Satwa liar yang sudah dinyatakan tidak dapat dilepas liarkan dilakukan penangkaran untuk menambah populasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui berbagai kebijakan telah berupaya untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh kondisi sumber daya alam tersebut. Antara lain dengan  kawasan konservasi baru dalam status taman nasional agar kawasan tersebut memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat. Dari sisi jumlah luas kawasan konservasi yang dimiliki, kita perlu mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Kita juga patut  berbangga hati karena tidak ada satu negarapun didunia ini yang begitu progresif melindungi kawasan hutannya secara hukum seperti Indonesia. Kurang lebih 27,6 juta hektare (ha) kawasan yang telah ditetapkan pemerintah menjadi kawasan konservasi melalui keputusan Menteri Kehutanan. Namun dari segi perlindungan terhadap spesies flora dan fauna, kita prihatin bahwa proses menuju kepunahan (distinction) atas spesies yang kita miliki secara perlahan terus berlanjut. Hal tersebut terlihat dari daftar flora dan fauna yang dilindungi, dimana daftarnya masih begitu panjang dan belum ada tanda-tanda akan menjadi lebih pendek.

pelepasliaran1

Maraknya Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dari tahun ke tahun kita selalu dibuat prihatin oleh berita-berita tentang penangkapan satwa-satwa liar yang dilindungi yang dicoba untuk diselundupkan keluar negeri ataupun diperdagangkan secara ilegal. Perdagangan flora dan fauna  yang langka dan dilindungi memang merupakan bisnis yang menjanjikan.  Selain karena harga jualnya yang tinggi, permintaannya pun juga cukup tinggi baik itu di pasar domestik maupun internasional.

Memang, petugas kerap menangkap upaya penyelundupan satwa liar ke luar negeri tapi, bisa kita juga bisa menduga duga bahwa perdagangan ilegal yang belum/tidak tertangkap pasti masih lebih banyak lagi. Keadaan seperti ini lambat laun akan mempercepat bahaya kepunahan bagi kekayaan sumber daya alam hayati kita sehingga bukan tidak mungkin predikat Indonesia sebagai negara yang memiliki mega biodiversity akan tinggal sebutan saja. Melihat kondisi perdagangan satwa liar ilegal seperti ini bisa kita simpulkan bahwa perdagangan satwa ilegal ini sudah mencapai titik yang kritis bagi keanekaragaman hayati Indonesia sehingga perlu diambil langkah yang lebih tepat dan serius, baik represif maupun upaya perbanyakan populasi melalui usaha penangkaran.

Kegiatan Penangkaran dan Peredaran Satwa Liar Kenapa saat ini sebagian besar masyarakat yang bergerak dalam kegiatan perdagangan satwa lebih memilih untuk melakukan kegiatan penampungan dari pengumpul? Kenapa tidak melakukan kegiatan penangkaran sendiri? Banyak jawaban yang tersedia atas pertanyaan ini, salah satunya mungkin kegiatan penangkaran biayanya jauh lebih mahal dan tidak sebanding dengan usahanya. Selain itu, mungkin proses untuk mendapatkan izin yang dirasa sulit, kurangnya keterampilan atau tidak memiliki keahlian dalam penangkaran, ingin jalan pintas, tidak mau susah-susah dan sebagainya. Bagi para pedagang atau pengumpul satwa liar cara mudah untuk mendapatkan keuntungan yang besar atas usahanya adalah dengan cara melakukan kegiatan penangkapan satwa secara ilegal dari alam. Apabila usahanya untuk mendapatkan satwa dari alam tersebut cukup sulit dan perlu biaya yang besar, dan ada sanksi hukum yang berat maka pasti para pedagang akan berpikir untuk menangkarkan satwa tersebut  atau membelinya dari penangkar dan selanjutnya dijual.  Disinilah dituntut peran pemerintah untuk membantu bagaimana masyarakat bisa melakukan kegiatan penangkaran dengan legal,  proses perizinan yang cepat dan murah namun dengan tetap melakukan bimbingan dan pengawasan yang baik, sehingga mereka tidak akan tergerak untuk mengambil satwa liar secara tidak terkontrol dari alam.

Penangkaran Sebagai Ujung Tombak Pelestarian Tumbuhan dan Satwa Liar Salah satu upaya menjaga kelestarian sumber daya alam, sebenarnya sudah diatur yaitu antara lain melalui dua peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan PP No. 8 tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Penangkaran merupakan salah satu kegiatan guna menunjang pelestarian jenis flora dan fauna. Dalam Pasal 7 PP 8/1999 disebutkan bahwa penangkaran untuk pemanfaatan jenis dilakukan melalui kegiatan : Pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol. Penetasan telur dan atau pembesaran anakan yang diambil dari alam. Penangkaran ini dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Untuk jenis yang dilindungi, hasil penangkaran  berupa generasi kedua (F2) dan berikutnya sudah berstatus tidak dilindungi sehingga bisa dimanfaatkan untuk diperdagangkan, kecuali untuk 11 jenis satwa. Ke-11 jenis satwa tersebut antara lain Anoa, Babi rusa, Badak Jawa, Badak Sumatra, Biawak Komodo, seluruh jenis Cenderawasih dari famlia Paradisidae, Elang Jawa, Harimau Sumatra, Lutung Mentawai, Orangutan dan Owa Jawa.

Dalam Pasal 18 ayat (2) PP 8/1999 disebutkan bahwa tumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan diperoleh dari hasil penangkaran dan pengambilan atau penangkapan dari alam. Apabila kita menginginkan terlaksananya prinsip pemanfaatan secara lestari atas tumbuhan dan satwa liar, maka kita harus betul-betul mencermati bagaimana pasal ini dilaksanakan. Pengaturan lebih lanjut oleh pemerintah sebagai penjabaran kedua peraturan pemerintah tersebut khususnya untuk kegiatan penangkaran adalah melalui peraturan menteri antara lain Keputusan Menteri Kehutanan No. 447 tahun 2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19 tahun 2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar